Tokoh politik Anies Baswedan memberikan perhatian besar terhadap kondisi yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk yang tinggal di pesisir.
Menurut Anies, sebagai akibat terjadinya krisis iklim, warga Demak, Jawa Tengah dan pulau terdepan Indonesia harus menghadapi dampak ekonomi yang besar karena tempat tinggalnya tenggelam.
Jika sebagian orang masih menyebut kondisi sekarang sebagai perubahan iklim, menurut Anies salah, kondisi sekarang adalah krisis iklim dan ini harus segera mendapat penanganan serius.
Naiknya air laut dan abrasi sebagai dampak dari berbagai kegiatan manusia harus segera mendapatkan solusi.
Butuh Keberpihakan
Krisis iklim yang terjadi karena ulah manusia menjadikan Indonesia masuk dalam kondisi darurat.
Banyak penduduk pesisir yang kehilangan tempat tinggalnya, sumber mata pencaharian dan hartanya.
Belum lagi masalah sosial yang akan mengikuti karena musibah ini.
Menurut Anies, akar masalahnya ada pada manusia, karena itu penyelesaiannya juga harus bersumber pada manusia dan perlakuannya terhadap alam.
Solusi terjadinya krisis harus segera ditemukan karena hal ini menyangkut kepentingan dari jutaan warga yang rentan, sedang mereka mempunyai hak mendapat keadilan.
“Yang kita butuhkan untuk menghadapi krisis ini adalah keberpihakan dan bukan malah sebaliknya, menjadi pintu masuk untuk menitipkan berbagai kepentingan,” begitu menurut mantan gubernur DKI ini.
Selanjutnya, Anies menyebutkan bahwa kita sering diajak untuk melakukan normalisasi ketika pelaku bisnis juga bertindak sebagai regulator.
Kebijakan yang diambil bisa jadi berpihak pada kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Tokoh politik yang kharismatik ini mengambil contoh mengenai subsidi mobil listrik pribadi. Subsidi tersebut pada kenyataannya hanya bisa dinikmati segelintir orang yang sebenarnya tidak perlu dibantu karena sudah mampu.
Seharusnya subsidi tersebut ditujukan untuk fasilitas yang bisa dinikmati oleh masyarakat umum.
Sebagai contoh untuk memprioritaskan ekspansi dan elektrifikasi transportasi massal karena manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat umum.
Anies juga menyebutkan bahwa saat ini penanganan krisis hanya berupa kemasan dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebanyaknya bagi kelompok tertentu.
Lagi-lagi, ada politisasi dalam penanganan masalah yang krusial tersebut. Untuk tujuan tersebut, ruang keadilan sosial pun akhirnya disingkirkan.
Negara tidak bisa Menyelesaikan Masalah Krisis Sendirian
Mantan gubernur DKI ini melanjutkan bahwa negara tidak akan bisa menyelesaikan masalah krisis sendirian, perlu bekerja sama dengan pihak terkait.
Persoalan krisis iklim sangat global dan berhubungan dengan banyak pihak, untuk mendapatkan solusi semua harus terlibat.
Anies Baswedan menyampaikan bahwa pada saat menjadi gubernur, ketika menyelesaikan masalah sungai Ciliwung dan Condet, masyarakat sekitar dilibatkan.
Pemerintah DKI dan masyarakat yang terdampak duduk bareng dan mencari solusi bersama sehingga tidak ada pihak yang harus dirugikan dan menjadi korban.
Masukan dan saran mereka menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah ketika akan mengambil kebijakan dalam menangani persoalan di kedua lokasi tersebut.
Anies Baswedan menyebutkan yang dibangun bukan sekadar infrastruktur fisik batu beton untuk memagari tepian sungai, tetapi ekosistem sosial.
Dalam kasus penggusuran lahan hutan milik masyarakat adat misalnya, mereka harus mendapat hak terlibat dalam mencari solusinya.
Pemerintah berkewajiban memberi ruang pada mereka untuk menyampaikan pendapat, ide dan gagasannya karena mereka adalah pihak yang terdampak kebijakan tersebut.
Jangan sampai yang terjadi justru sebaliknya, ada pembiaran terhadap kepentingan dan hak mereka yang tidak diperoleh.
Untuk menemukan problem solver, masyarakat perlu diajak.Anies Baswedan menegaskan, kunci dalam menyelesaikan masalah krisis iklim adalah kolaborasi dan diplomasi.
Jadi jika ada yang berpikir ada solusi tunggal, itu merupakan pemikiran yang keliru.
